Penurunan Kemiskinan dan Kasus Stunting di Ketapang Masih Banyak Hambatan

Ketapang- Wakil Bupati (Wabup) Ketapang Farhan menanggapi permasalahan Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim di Kabupaten/Kota usai pertemuan bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) secara daring pada Selasa (14/2). “Kami telah menyampaikan data yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Ketapang soal stunting pada 2 tahun belakangan yaitu 2021 dan 2022,” ujar Wakil Bupati. Wabup menjelaskan, di Kabupaten Ketapang tingkat kemiskinan dan stunting mengalami penurunan namun pada tingkat kemiskinan ekstrim Kabupaten Ketapang berada pada angka 20% dari total jumlah penduduk Kabupaten Ketapang. “Jadi data stunting kita mengalami penurunan, demikian juga dengan kemiskinan, data kemiskinan juga 2 tahun belakangan mengalami penurunan dan kemiskinan ekstrim Kabupaten Ketapang berada pada posisi 20%,” terangnya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ketapang, garis kemiskinan Kabupaten Ketapang pada tahun 2020 berada pada angka 10,29% pada tahun 2021 turun menjadi 10,13%. Data stunting menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukan pada tahun 2021 sebesar 23,6% dan tahun 2022 berada pada angka 22,3%. “Kalau kami melihat di satu sisi kita berbangga hati dengan data BPS bahwa angka kemiskinan menurun, tapi ketika muncul istilah kemiskinan ekstrim akan menjadi kesulitan bagi pemerintah kabupaten untuk mengintervensi, begitupun dengan stunting. Kata kuncinya adalah penurunan baik itu stunting maupun kemiskinan itu akan menjadi satu kesatuan dalam melakukan intervensi,” ucap Wabup. Dalam menurunkan kasus stunting dan kemiskinan di Kabupaten Ketapang ada beberapa hambatan diantaranya cakupan wilayah yang luas dan infrastruktur yang kurang memadai, blank spot sinyal seluler dan ketersedian listrik daerah. “Ada beberapa hambatan dalam percepatan penurunan stunting maupun kemiskinan, kita di Kabupaten Ketapang ini luas wilayahnya cukup luas, infrastruktur kita akui belum secara optimal di beberapa tempat, juga sinyal katakanlah komunikasi yang blank spot itu juga pengaruh karena masyarakat informasi, selain itu terhadap ketersedian listrik ini juga punya persoalan karena banyak alat-alat yang terkoneksi membutuhkan listrik untuk pengoperasiannya,” jelas Wabup. Wabup memerintahkan jajarannya untuk memperbaiki data yang akurat mengenai kemiskinan dan kasus stunting ini, karena data tersebut masih belum valid atau masih banyaknya survei data dari berbagai sumber dan berbeda angka. “Sampai dengan hari ini soal data mau dikatakan valid tapi banyak sumber-sumber data, tadi aja soal stunting ada yang menggunakan SSGI dan menggunakan data-data lain. Tentu ini mempengaruhi juga dalam upaya penurunan karena dari waktu ke waktu ketika data tidak valid tentu upaya penurunan juga tidak valid,” tutupnya. (rfk)