PR Besar BPJS Ketenagakerjaan Ketapang: Bupati Soroti Perlindungan Pekerja Informal dan Validasi Data

Faktakalbar.id, KETAPANG - Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Ketapang dan BPJS Ketenagakerjaan kini berada di titik uji baru seiring pergantian kepemimpinan di instansi jaminan sosial tersebut. Bupati Ketapang, Alexander Wilyo , secara resmi menerima audiensi kenal pamit Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Ketapang di ruang kerjanya, Rabu (18/2/2026). Meski dibalut dalam suasana formal, pertemuan ini membawa pesan kuat mengenai pekerjaan rumah (PR) besar yang belum tuntas, terutama dalam memperluas cakupan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal dan warga kurang mampu di Ketapang. Bupati Alexander menegaskan bahwa jaminan keselamatan kerja bukanlah sekadar program administratif, melainkan kebutuhan dasar masyarakat. Baca Juga:  Satu Tahun Pimpin Ketapang, Alexander Wilyo Akui Tantangan Besar: Sinergi Bukan Sekadar Jargon Ia meminta kepemimpinan BPJS Ketenagakerjaan yang baru untuk tidak sekadar melanjutkan rutinitas, tetapi melakukan penguatan pada validasi data kepesertaan. "Pemerintah Kabupaten Ketapang mendukung peningkatan cakupan kepesertaan aktif, khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan pekerja sektor informal, agar seluruh warga terlindungi," tegas Alexander. Tantangan Validasi Data dan Sektor Informal Masalah klasik yang sering dihadapi adalah minimnya perlindungan bagi pekerja mandiri atau informal di pelosok Ketapang. Alexander secara kritis menekankan pentingnya edukasi berkelanjutan agar masyarakat memahami hak mereka, bukan hanya sekadar terdaftar secara administratif. Selain itu, kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS juga menjadi poin yang disoroti. Pemerintah daerah membuka ruang koordinasi intensif untuk menyelesaikan kendala di lapangan, yang selama ini sering kali menghambat proses klaim atau akses layanan bagi peserta dari kalangan menengah ke bawah. Publik kini menanti apakah pergantian pimpinan ini akan membawa terobosan nyata dalam menekan angka pekerja yang belum terlindungi, atau hanya akan terjebak dalam seremoni koordinasi lintas instansi tanpa dampak signifikan pada kesejahteraan pekerja di akar rumput. Baca Juga:  Setahun Pimpin Ketapang, Alexander Ajak Warga Gotong Royong (Mira)