Sah! UMK Ketapang 2026 Tembus Rp3,56 Juta, Tertinggi se-Kalimantan Barat

Faktakalbar.id, KETAPANG – Kabupaten Ketapang kembali mengukuhkan posisinya sebagai daerah dengan standar upah tertinggi di Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan hasil sidang Dewan Pengupahan, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Ketapang tahun 2026 resmi ditetapkan sebesar Rp3.561.801. Baca Juga:   UMK Pontianak 2026 Naik Jadi Rp3,2 Juta Angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp165.534 atau 4,87 persen dibandingkan tahun 2025. Selain UMK umum, kenaikan juga terjadi pada Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) yang meliputi sektor perkebunan, pabrik minyak mentah, dan pertambangan. UMSK ditetapkan sebesar Rp3.570.105, naik Rp70.015 atau sekitar 2 persen dari tahun sebelumnya. "Dengan penetapan tersebut, Kabupaten Ketapang kembali mencatatkan diri sebagai daerah dengan UMK dan UMSK tertinggi di Kalimantan Barat," tulis laporan tersebut. Hasil Kesepakatan Bersama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Ketapang , Darma, menjelaskan bahwa angka ini merupakan hasil kesepakatan dalam sidang Dewan Pengupahan yang digelar pada 22–23 Desember 2025. Baca Juga:  Polemik Mogok Kerja WHW AR: Buruh Klaim Diintimidasi Perusahaan Proses perumusan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 dengan mempertimbangkan indeks alfa 0,5 hingga 0,9 persen. “Penetapan UMK dan UMSK ini telah melalui proses pembahasan dan kesepakatan bersama antara pemerintah, perwakilan buruh, dan pengusaha,” ujar Darma. Tunggu SK Gubernur Darma menegaskan bahwa pemerintah daerah berupaya menjadi penyeimbang yang adil bagi pekerja maupun pengusaha. Kenaikan ini dinilai sudah mempertimbangkan kebutuhan hidup layak tanpa memberatkan keberlangsungan dunia usaha di daerah. "Kami memastikan kenaikan UMK dan UMSK ini tidak memberatkan salah satu pihak, baik buruh maupun pengusaha," tegasnya. Saat ini, hasil penetapan tersebut tinggal menunggu legalitas formal melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Barat sebelum diberlakukan secara efektif mulai 1 Januari 2026. (Ra)