Sekda Ketapang Mengawasi Ketat Penerimaan Siswa Baru 2026

Faktakalbar.id, KETAPANG - Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang , Repalianto, memimpin Rapat Pembentukan Panitia Daerah SPMB tahun 2026/2027. Ia menegaskan komitmen daerah untuk memastikan proses penerimaan siswa baru tingkat SD da n SMP berjalan tertib, transparan, dan mematuhi ketentuan. Ia menyoroti persoalan penerimaan siswa baru yang hampir selalu muncul setiap tahun. Ia meminta seluruh pihak, khususnya panitia penerimaan tingkat daerah dan sekolah, memberikan perhatian serius. “Setiap tahun kita selalu mendengar berbagai cerita dan laporan terkait penerimaan siswa baru. Sistemnya mungkin sudah bagus, tetapi pelaksanaannya di sekolah-sekolah tetap perlu diawasi dengan baik,” ujarnya. Baca Juga:  Polisi Ringkus IRT di Benua Kayong Ketapang Terkait Kepemilikan 5,61 Gram Sabu Rapat tersebut membahas pembentukan panitia penerimaan siswa baru yang akan mengawasi seluruh proses dari awal hingga akhir. Selama ini, tim tingkat kabupaten sering kali menyerahkan pelaksanaan sepenuhnya kepada panitia di masing-masing sekolah tanpa pengawasan yang cukup. Panitia kabupaten merumuskan beberapa langkah untuk memastikan proses berjalan sesuai aturan. Mereka membentuk tim yang memantau pelaksanaan secara berkala selama proses penerimaan berlangsung. Tim ini juga mengevaluasi berbagai jalur penerimaan yang tersedia, seperti jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Selain itu, mereka melibatkan Inspektorat daerah untuk ikut memantau langsung pelaksanaan penerimaan di sekolah-sekolah. “Tugas panitia bukan hanya menyiapkan prosesnya, tetapi juga memastikan pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan aturan yang ada,” tegasnya. Pengetatan Jalur Prestasi dan Domisili Repalianto meminta panitia memberikan kejelasan mengenai jenis prestasi yang menjadi dasar penerimaan siswa pada jalur prestasi. Ia mendorong panitia menetapkan ukuran yang pasti guna mencegah perbedaan penilaian di lapangan. “Prestasi itu harus jelas. Jangan sampai hanya sekadar ikut kegiatan atau latihan lalu dianggap prestasi. Harus ada ukuran dan standar yang sama agar tidak menimbulkan perbedaan penilaian,” jelasnya. Ia juga menyoroti potensi penyalahgunaan data domisili, seperti penggunaan alamat sementara atau surat keterangan tempat tinggal yang tidak sesuai kondisi sebenarnya. Ia menginstruksikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertindak lebih teliti dalam memverifikasi data kependudukan calon siswa. Transparansi dan Antisipasi Keluhan Masyarakat Repalianto mengingatkan bahwa masyarakat saat ini semakin aktif memantau berbagai kebijakan melalui media sosial. Ia menuntut seluruh pihak bekerja secara profesional dan menjaga integritas agar proses ini tidak menimbulkan polemik. Baca Juga:  Kasus Warga Air Dua Ketapang Temui Titik Terang, Gono dan Deto Diperbolehkan Pulang “Sekarang semuanya terbuka. Masyarakat bisa dengan mudah memberikan komentar dan menyampaikan keluhan. Karena itu kita harus benar-benar memastikan proses ini berjalan sesuai aturan,” katanya. Ia menegaskan tujuan utama pengetatan ini adalah memastikan setiap siswa mendapatkan kesempatan pendidikan secara adil dan nyaman. Ia menolak segala bentuk kelalaian yang berujung pada kerugian bagi peserta didik. “Jangan sampai kita membuat masalah di kemudian hari yang akhirnya berdampak pada siswa. Mereka yang paling dirugikan jika proses ini tidak berjalan dengan baik,” ujarnya. (*Sr)