Wabup Ketapang Jamhuri Ikuti Verifikasi Evaluasi Kabupaten Layak Anak 2025

Faktakalbar.id, KETAPANG - Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir, mengikuti kegiatan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi Kabupaten Layak Anak Tahun 2025 yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang, Senin (19/05/2025). Verifikasi ini merupakan bagian dari evaluasi tahunan yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia. Tujuannya adalah menilai sejauh mana pelaksanaan kebijakan dan program yang menjamin hak serta perlindungan anak di setiap daerah. Baca Juga: Bupati Ketapang Dorong Digitalisasi Desa dan Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan VLH dilakukan dengan metode hybrid, yakni kombinasi pemaparan secara langsung oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan pemantauan secara daring oleh tim verifikator dari pusat. Dalam sambutannya, Wabup Jamhuri menyampaikan apresiasinya atas kesempatan yang diberikan kepada Kabupaten Ketapang untuk ikut serta dalam proses verifikasi ini. “Sebagaimana kita ketahui bersama, Kabupaten Layak Anak adalah sistem pembangunan yang melibatkan komitmen dan sumber daya dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media massa secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan demi pemenuhan hak serta perlindungan anak,” ujar Jamhuri. Lebih lanjut, Wabup menegaskan komitmen Pemkab Ketapang untuk terus menciptakan lingkungan yang ramah anak. “Komitmen ini kami wujudkan melalui sinergi lintas sektoral, kebijakan yang berpihak pada anak, penguatan kelembagaan, serta pelibatan masyarakat secara aktif. Mulai dari penyediaan regulasi, pemenuhan hak sipil, pembentukan forum anak, layanan konsultasi keluarga, pendidikan dan kesehatan yang inklusif, peningkatan kapasitas SDM, hingga perlindungan khusus,” jelasnya. Baca Juga: Bupati Ketapang Ajak KONI, KORMI, dan NPCI Berkolaborasi Majukan Olahraga dan Daerah Meski demikian, Jamhuri menyadari bahwa membangun Kabupaten Layak Anak adalah proses jangka panjang yang tidak bisa dilakukan secara instan. “Melalui verifikasi lapangan ini, pemerintah berharap mendapatkan masukan konstruktif agar kualitas pelayanan dan kebijakan terus meningkat. Tujuan akhirnya tentu saja agar Ketapang menjadi kabupaten yang benar-benar layak untuk tumbuh dan berkembangnya anak-anak,” tutupnya.